TolitoliVideo News

KEJARI TOLITOLI DIDESAK SEGERA TAHAN MANTAN KADIS TRANSMIGRASI

sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik sejak oktober 2019 lalu dalam kasus dugaan pemotongan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tahun 2016 hingga 2018 mencapai 217 juta rupiah

Tolitoli, swatvnews.id – Kejaksaan Negeri Tolitoli, Sulawesi Tengah, hingga saat ini belum melakukan penahanan terhadap mantan kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli berinisial js meski sudah ditetapkan tersangka oleh
penyidik sejak oktober 2019 lalu. Para massa aksi yang menamakan dirinya barisan oposisi masyarakat (BOM) bersama Laskar Anti Korupsi atau LAKRI menuntut kepada Kejaksaan Negeri Tolitoli untuk segera melakukan penahanan terhadap mantan kepala dinas transmigrasi kabupaten tolitoli saat melakukan audiens bersama kajari dan jajarannya Kedatangan para perwakilan dari BOM dan LAKRI tersebut mempertanyakan alasan Kejari Tolitoli untuk tidak mempercepat penahanan terhadap tersangka JS, padahal penetapan tersangkanya sudah mencapai kurun waktu lima bulan, dimana jika tidak dilakukan penahanan akan menimbulkan preseden buruk kepercayaan publik terhadap para penegak hukum khususnya kejaksaan yang disebabkan terkatung-katungnya penahanan terhadap JS selaku mantan kadis transmigrasi. Pihak bom dan lakri sendiri tak akan pernah jenuh untuk mendatangi kantor kejari tolitoli guna mempertanyakan hasil pemeriksaan yang sudah sejauh mana dilakukan oleh korps adhyaksa itu hingga mantan orang nomor satu di Dinas Transmigrasi ditahan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Deddy Kurniawan menjelaskan pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan dilakukan penahanan terhadap JS, dikarenakan masih menunggu hasil pemeriksaan dan perhitungan dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan perwakilan sulawesi tengah dan penahanan terhadap tersangka JS merupakan hal yang subjektif. Selain itu kasus yang ditanganinya masih tetap berjalan dimanamasih
dalam proses pemeriksaan sejumlah saksi.

Sebelumnya, Kejari Tolitoli menetapkan js selaku kepala dinas (kadis) Transmigrasi Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai tersangka
perkara dugaan pemotongan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tahun 2016 hingga 2018 mencapai 217 juta rupiah Sebelum penetapan tersangka, 52 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli dipanggil dan diperiksa secara maraton oleh penyidik pidana khusus. Modus yang digunakan, setiap ASN yang melakukan kunjungan keluar daerah menggunakan apbd tahun 2016 hingga 2018 melalui anggaran yang melekat pada distrans kabupaten tolitoli dipotong 7 persen. kemudian dana pemotongan tersebut, dititipkan melalui bendahara dan
selanjutnya diserahkan ke kadis, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close