BangkepEDUKASISULTENG

SISWA FIKTIF: DISINYALIR MENIPULASI DANA BOS

FOTO: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Nilam Sari Lawira,SP.MP

Palu,Swatvnews.id – terkait dugaan temuan siswa fiktif yang terjadi di Kabupateng Banggai Kepulauan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Sulawesi Tengah Hj. Nilam Sari Lawira menanggapi pertayaan dari wartawan di kantor DPRD Sulteng,Selasa (26/11)

dimana sebelumnya Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace, menemukan sekolah di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan yang jumlah laporan siswanya tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau siswa fiktif.
Dalam laporan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah siswa di sekolah itu berjumlah 70 orang, namun fakta yang ditemukan di lapangan hanya sejumlah 13 orang, di kecamatan yang sama, kadis juga menemukan adanya sekolah yang jumlah siswanya hanya 20 orang.

Terkait dugaan temuan siswa fiktif di Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang disinyalir terjadi karena dua motif:

Pertama, menghindari kebijakan merger sekolah yang muridnya tidak lebih dari 60 siswa;

Kedua, dugaan manipulasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hj.Nilam Sari Lawira mengatakan ” Sebagai pimpinan DPRD Sulteng, saya turut menyayangkan kondisi ini jika memang benar demikian. Tentu, ini menjadi pukulan berat bagi dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, sebagai Ketua DPRD Sulteng yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pertama, kasus ini akan segera kita diskusikan pada level pimpinan dewan. Apakah memungkinkan kita mendorong hearing para pihak lewat Komisi IV.

2. Saya mengusulkan pada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah untuk membentuk tim pencari fakta pada seluruh sekolah menengah atas di Sulteng. Bekerjasama dengan DPRD dan aparat penegak hukum. Bisa jadi kasus Bangkep ini berpotensi juga terjadi di tempat lain.

3. Saya sebagai pimpinan DPRD meminta agar ide penggabungan sekolah ditinjau kembali dari segi aspek jarak dan geografis. Ungkap Nilam, Maka dari itu, perlu ada data yang akurat mengenai keadaan sekolah dan siswa yang eksisting. Jangan sampai merger atau penggabungan sekolah justru menyulitkan anak-anak kita di lapangan. Tambah ketua DPRD ini (Dy-Swatvnews.id)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close