Palu

Evaluasi Percepatan  Rehabilitasi Dan Rekontruksi Dampak Bencana Sulawesi Tengah

Alokasi Dana Stimulant Tersedia Sebesar Rp. 2,5 Triliun

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M,Si saat memimpin rapat
Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi dampak Bencana,sabtu(05/10/2019)

Palu,Swatvnews.id – Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M,Si memimpin rapat
Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi dampak Bencana Sulawesi Tengah, dalam kesempatan itu Gubernur Sulteng Menyampaikan hasil rapat yang dipimpin Bapak Wapres Yusuf Kalla di Jakarta pada hari , Rabu, 2 Oktober 2019 di Istana Wakil Presiden,(05/10/2019)

Walikota Palu Drs. Hidayat menyampaikan harapan saat rapat evalusi pasca bencana Sulawesi Tengah,sabtu,05/10/2019,Foto-Humasprov-swatvnews.id

dimana rapat itu dilaksanakan Wapres Yusuf Kalla karena melihat pemberitaan media tentang keluhan warga masyarakat Sulawesi tengah terdampak bencana yang mengeluhkan tentang lambatnya pembangunan Huntab dan Lambatnya pelaksanaan Pembangunan Rumah Insitu melalui dana Stimulan .
Gubernur Sulawesi Tengah Menyampaikan pernyataan Wapres Yusuf Kalla dalam Rapat di Istana Wapres tanggal 2 Oktober 2019 , bahwa Dana Stimulan sudah tersedia dan sangat Prioritas , dan dana untuk alokasi dana stimulant sudah tersedia sebesar Rp. 2,5 Triliun dan pelaksanaan Dana stimulant tersebut sesuai pernyataan Wapres bahwa :
1. Untuk Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan akan disalurkan langsung kepada yang berhak menerima tidak melalui Pokmas.

2. Untuk mempercepat Pembangunan Rumah Rusak Berat akan dibantu oleh TNI  dengan memperbantukan 1.000 TNI  yang akan dipimpin langsung Bapak Danrem 132 Tadulako selaku ketua Satgas,Kedepan dan Pemerintah akan menyiapkan dana untuk operasional satgas agar percepatan pembangunan rumah insitu dapat cepat terealisasi

3. Kedepan tidak ada lagi alasan yang menyatakan tidak ada uang.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan harapan Wapres agar dapat segera mengusulkan Dana Santunan untuk Tahap II dan Juga Dana Jaminan Hidup , untuk ini Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan agar Kepala Dinas Sosial dapat segera paling lambat hari senin , 7 oktober 2019 sudah diusulkan ke Jakarta dan dikawal .
Terakhir yang sangat penting sekali realisasi pembangunan Huntab , Gubernur pada kesempatan itu meminta kepada Pejabat yang mewakili Kepala Bappenas agar dapat mempertimbangkan usulan
penambahan Penlok yang diusulkan Gubernur karena jika lokasi penambahan Penlok yang diusulkan tidak disetujui sangat bermasalah karena tidak mungkin masyarakat Donggala dipindahkan ke Palu dan untuk tambahan penlok petobo dan penlok Kabupaten Donggala bapak Gubernur akan usulkan kembali dengan penjelasan untuk dapat disetujui
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa kebutuhan lokasi untuk pembangunan Relokasi  atau Pembangunan Huntap sebagai berikut , untuk lokasi Duyu dibutuhkan 38,6 ha. Lokasi Tondo – Talise 146,8 ha, Pombewe 104 ha, untuk Lokasi Huntap Satelit 138 ha. ternyata saat ini masih terdapat permasalahan lokasi belum sepenuhnya Tuntas , tetapi rencana pembangunan untuk Huntap oleh PUPR sebanyak 8.788 Unit dan Lembaga Donor seperti Budda Shu Chi 3,000  sehingga totalnya 11.788 Unit sebagian sudah siap untuk dibangun untuk tahun 2019 ini dan direncanakan Tahun 2020 sudah dapat terbangun seluruhnya.
Pada Kesempatan tersebut Gubernur meminta penjelasan kepada masing = masing Bupati Donggala, Sigi , Walikota Palu terkait dengan Kesiapan Lokasi Pembangunan Huntap pada masing – masing  :
I. Bupati Donggala yang diwakili Kepala BPBD Donggala , bahwa Huntap direncanakan dibangun di Kabupaten Donggala berupa Huntap Satelit dan Kesiapan tanahnya sudah hampir rampung dan ada juga Lokasi yang disiapkan langsung olenh masyarakat seperti di Lampio sehingga diharapkan dapat direalisasikan pembangunannya untuk Huntap Lampio.
II. Walikota Palu , Drs. Hidayat, M,Si, menyampaikan bahwa terdapat permasalahan atas kesiapan lokasi pembangunan Huntap hal ini karena tidak ada ketegasan dari BPN kepada pemilik HGB dan HGU yang sudah habis masa berlakunya unuk itu Walikota meminta kesungguhan BPN untuk tidak memperpanjang izin HGU dan HGB agar bias tersedia lokasi Pembangunan Huntap dan Pembangunan Lokasi Perkantoran dan Pembangunan Fasilitas Umum.
III. Bupati Sigi , Moh. Irwan Lapata, menyampaikan bahwa proses persiapan lokasi yang sudah ditetapkan perlu ketegasan dari BPN terkait Clean and Clear dan juga tetang penangan beberapa infrastruktur yang sangat vital seperti penanganan Kabonena , salua dan bangga .
Tetapi untuk realisasi dana stimulan, Jaminan Hidup dan Dana Santunan tidak ada permasalahannya saat ini menunggu pencairan tahap II
IV. Bupati Parigi Moutong diwakili Wakil Bupati Parigi Moutong , menyampaikan bahwa pelaksanaan  rehabilitasi dan  rekontruksi sudah berjalan dengan baik hanya kendala adalah pembangunan rumah insitu yang melalui RISA .
Selanjutnya Satgas PUPR Dr, Arie Sutiadi , menyampaikan bahwa untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi perlu percepatan lokasi pembangunan , sementara PUPR dilarang untuk membebaskan Lokasi sehingga diharapkan Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat menyiapkan lokasi .
Selajutnya Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Tengah , menyampaikan bahwa proses pelepasan ha katas izin HGU dan HGB harus sesuai dengan aturan dengan harapan kita tidak mewarisi permasalahan kepada penerima huntap , selanjutnya kanwil BPN menyampaikan akan terus kita upayakan untuk proses kesiapan lokasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Danrem 132 Tadulako menyampaikan bahwa saat ini masih banyak saudara saudara kita yang masih berada di tenda tenda untuk itu marilah kita mempercepat pembangunan pada masa rehab dan rekon yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yakinlah Tuhan akan memperhitungkan segala perbuatan kita dan terkait dengan tugas amanah yang akan diberikan kedepan untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi akan meaksanakan dengan baik dan tetap meminta dukungan dari semua pihak yang berkepentingan.
Gubernur  Sulawesi Tengah Sebelum menutup Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rehab dan Rekon Dampak Bencana meminta beberapa hal :
1. Menyampaikan harapan Wapres Kepada Walikota Palu yang diprioritaskan adalah kesiapan lokasi pembangunan Huntap dan untuk lokasi pembangunan lokasi perkantoran nanti kemudian kita pikirkan.
2. Diharapkan kepada Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala , agar dapat memvalidasi data yang akurat yang akan menerima Huntap karena kewenangan itu ada pada saudara sehingga dari sekarang dilakukan pendataan yang akurat .

Evaluasi Percepatan  Rehabilitasi Dan Rekontruksi Dampak Bencana Sulawesi Tengah juga dihadiri oleh
Danrem 132 Tadulako, Kol. Agus Sasmita dan peserta rapat lainya :
Sekda Propinsi Sulawesi Tengah,Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Tengah,Kepala Satgas PUPR, Mewakili BNPB, Mewakili Bappenas, Bupati Sigi, Bupati Donggala di Wakili Kepala BPBD Kabupaten Donggala, Walikota Palu, Bupati Parigi Moutong di Wakili Wakil Bupati Parigi Moutong, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Propinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Perkimtan Propinsi, Kepala Dinas Sosial Propinsi dan Kabupaten, Sigi, Donggala, Parigi Moutong , Kepala BPBD Propinsi diwakili Sekretaris.
, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong,(Dy-Swatvnews.id)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close