EDUKASI

Polisi Jangan Ragu-Ragu Menggunakan Senjata Api

Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Kepolisian

Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D memperlihatkan senjata jenis M4(ist)

Palu, Swatvnews.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dihadapkan dualisme pada saat menghadapi suatu tindak pidana yang dapat mengancam nyawa masyarakat, melakukan tindakan  Atau tidak,berikut dasar hukum yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri, Minggu,04/08/2019

Dasar Hukum  :
1. Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
I. Penggunaan senjata api diperbolehkan apabila (Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009) :
(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
(2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b. membela diri dari ancaman kematian atau luka berat;
c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

II. Penggunaan senjata api dilakukan apabila
(Pasal 8 ayat [1] Perkap No. 1 Tahun 2009) :
a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

III. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara : (Pasal 48 huruf b Perkap No. 8 Tahun 2009) :
1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

IV. Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkap No. 1 Tahun 2009).

Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, *peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri No. 8 Tahun 2009).

Perkap ini sudah ada sejak tahun 2009, namun banyak anggota yang masih ragu tentang prosedur penggunaan senpi.

Kapan peluru karet digunakan?

Peluru karet adalah proyektil yang terbuat dari karet atau yang dilapisi karet yang ditembakkan dari senjata api. Peluru karet digunakan sebagai senjata tidak mematikan, namun tetap dapat menembus kulit manusia. Peluru karet tetap dapat menyebabkan kematian apabila digunakan pada jarak dekat atau terkena bagian vital seperti kepala. Peluru karet digunakan pada saat menghadapi kerusuhan masa atau unjuk rasa/ demontrsi yang berujung aksi anarki.

Protap Kapolri No.1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

Rangkuman isi Protap :
Petugas secara bertahap melakukan tindakan bertahap. Berupa himbauan, penanganan dengan tangan kosong, penggunaan senjata tumpul atau senjata kimia (gas air mata) dan terakhir adalah penggunaan senjata api.

Tembakan harus disertai peringatan dan tembakan peringatan, kemudian diarahkan ke sasaran yang tidak mematikan.

Penembakan hanya boleh menggunakan peluru karet, kecuali pada situasi yang amat sangat darurat.

Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945

Penulis . : Wtt Nusantara

Editor.      : ucup-Swatvnews.id

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close