Palu

AJI Kota Palu, Meminta Perusahaan Media dan Non Media Membayar THR Pekerja Sesuai Permenaker RI

Ketua AJI Kota Palu M.Iqbal di Dampingi Sekertaris AJI Memberikan keterangan Pers Terkait Pembayaran THR Pekerja Media Maupun Non Media,(19/05/2019). Photo,AJIPalu/Swatvnews.id/2019 

Palu, Swatvnews.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, memandang perusahaan media maupun non media yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya, adalah pelanggaran yang serius.

Hal tersebut, sejalan dengan Permenaker RI Nomor 06 tahun 2016 tentang tunjangan hari keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Ketua AJI Kota Palu, Muhammad Iqbal mengatakan, sesuai besaran atau nominal tunjangan hari raya yang harus di terima karyawan perusahaan, jika masa kerjanya lebih atau di atas 12 bulan maka THR yang harus di berikan, setara satu kali gaji.

“Jika karyawan itu, bekerja di bawah 12 bulan tetap mendapatkan THR namun berbeda yaitu diberikan secara proporsional,” Katanya saat buka puasa bersama Jurnalis Kota Palu di sekretariat AJI Palu, Minggu (19/05/19).

Dia menambahkan, sejalan dengan hal itu AJI Palu mendesak kepada seluruh perusahaan non media agar memberikan THR paling lambat H-7 sebelum hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

AJI Palu juga memandang, merupakan bagian dari hak normatif karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yang mana selama ini kelompok pekerja yang kerap menjadi korban pelanggaran hak THR adalah pekerja kontrak, outshorcing dan pekerja yang masih dalam sengketa serta pekerja harian lepas.

“Oleh karena itu, AJI Palu meminta para karyawan yang tidak mendapatkan THR agar melaporkan hal tersebut kepada kami dengan mencantumkan identitas yang jelas,” Tegasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, AJI Palu akan melansir ke publik bagi perusahaan perusahaan nakal yang tak memberikan hak karyawannya sebagai bagian dari sangsi moral bagi perusahaan yang tak mematuhi Permenkes RI Nomor 06 Tahun 2016.

Tidak hanya itu, AJI Palu juga meminta kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota serta unit kerja di lingkup pemerintah untuk tidak mengalokasika dana yang berasal dari APBD atau APBN untuk THR bagi Jurnalis.

“Bagi kami selaku organisasi kewartawanan, menganggap anggaran negara hanya di peruntukan bagi pelayanan masyarakat dan bukan untuk melayani kepentingan Jurnalis secara privat,” tutupnya.
(Sugi/Swatvnews.id/2019).

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close