SULTENG

Realisasi APBD Sulteng 100,71 Persen, Lebih Dari Target Yang di Perkirakan

realisasi APBD Rp3.858.389.771.123,06 atau 100,71 persen dari target Rp3.831.056.066.096,00

Gubernur Sulawesi Tengah, H. Longki Djanggola dalam pidator pengantar LKPJ di ruang sidang DPRD Sulteng

Palu, Swatvnews.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, secara langsung membacakan pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, Senin (22/19/04) siang.

Hal tersebut, di bacakan dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan kesatu tahun 2019 DPRD Sulteng yang secara langsung di buka Ketua DPRD Sulteng, Prof. Em. H. Aminuddin Ponulele, bertempat di Ruang Sidang DPRD Sulteng.

Menurut Ketua DPRD Prof. H. Aminuddin Ponulele, sesuai amanat pasal 69 dan pasal 71 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ yang memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setiap tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya LKPJ dimaksud akan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Berkaitan hal tersebut, sesuai pasal 80 huruf h peraturan DPRD Sulteng no 01 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD yakni mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” jelasnya

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah, H. Longki Djanggola dalam pidator pengantar LKPJ menjelaskan Secara garis bersar, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara operasional dibiayai dengan APBD tahun anggaran 2018 dapat terselelenggara dengan baik dan optimal melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

Disamping untuk pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung, kebijakan umum belanja daerah tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD. diantaranya untuk mencapai target indikator indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan program prioritas lainnya serta mendukung program prioritas nasional.

“Kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2018, kemampuang APBD kita terus meningkat. realisasi APBD Rp3.858.389.771.123,06 atau 100,71 persen dari target Rp3.831.056.066.096,00

Lebih lanjut, gubernur menjelaskan, untuk meningkatkan pendapatan daerah, berbagai upaya telah dilakukan antara lain :

1. melaksanakan penerapan pajak profresif setiap tahunnya, menyusun potensi pungutan pemerintah khususnya potensi sumber daya alam, mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah khususnya sistem online perpajakan.

2. meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan OPD, mengoptimalkan kinerja BUMD, meningkatkan pelayanan melalui SAMSAT keliling dan penegakan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta pemutakhiran data kendaraan bermotor,” jelas gubernur

Gubernur juga mengakui pemerintah melalui kementerian dan lembaga memberikan dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota atau pemerintah Desa untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan alokasi tugas pembantuan untuk provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 sebesar Rp 500.606.146.000.

Dana tersebut, terdiri dari pembantuan provinsi Rp358.555.949.000 dan tugas pembantuan Rp142.050.197.000.

Pembantuan itu, lanjut Gubernur di alokasikan oleh 4 Kementerian kepada enam organisasi perangkat daerah yaitu Kementerian Pertanian Kementerian Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Adapun hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 sebesar 6,30 %, PDRB Sulteng mengalami peningkatan menjadi Rp 50,18 juta pada tahun 2018, perkembangan inflasi kota Palu cenderung meningkat ketimpangan pemerataan pendapatan individu yang dilambangkan oleh indeks gini di provinsi Sulawesi Tengah Mengalami penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan
dan dari sisi Ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 relatif rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017

“Capaian keberhasilan ini Tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah khususnya berkat terjadinya kerjasama dan suasana harmonis antara jajaran eksekutif dengan Ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah selama tahun 2018,” pungkas gubernur

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Prof Aminuddin ponulele selanjutnya menscorsing sidang dan menunjuk perwakilan masing-masing fraksi dan komisi untuk membentuk pansus yang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris serta anggota sesuai dengan pasal 129 ayat 8 yang akan merekomendasikan kepada kepala daerah perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.
(Sugi/swatvnews.id//2019).

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close