Palu

Forum Tolak Tanggul Teluk Palu Menyerahkan Dokumen Penolakan Tanggul ke Sekdaprov

Penanganan Pembangunan Pesisir Teluk Palu

Forum tolak tanggul teluk palu menyerahkan dokumen penolakan pembangunan teluk palu kepada Sekda Prov Dr.Hidayat Lamakarate

Palu, Swatvnews.id – Forum Tolak Tanggul Teluk Palu, menyerahkan Petisi Daring Tolak Tanggul Teluk Palu, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hidayat Lamakarate di rumah jabatannya, Kamis (11/04/19) Malam.

Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan niat pertemuan didasari oleh jabatan beliau sebagai pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sekdaprov menerima dengan hangat dan mengizinkan Forum untuk memaparkan dasar penolakan.

Dalam kesempatan berdiskusi tersebut, Neni Muhidin selaku penggagas Petisi, mengatakan hal ini di lakukan untuk membicarakan hal-hal yang terkait prioritas dan urgensi penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah yang menurut kami adalah problem sosial dan budaya para penyintas dan bukan infrastruktur seperti gagasan pembangunan tanggul laut itu.

“kami menegaskan pemahaman bahwa rekonstruksi tidak sekadar dimaknai sebagai pembangunan fisik belaka dan jika diskursus tentang rekonstruksi baiknya diarahkan ke problem hunian dan sanitasi,” katanya.

Dia menambahkan, Solusi dari penolakan tanggul laut itu juga kami sampaikan. Satu di antaranya adalah mengembalikan ekosistem mangrove di pesisir Teluk Palu yang kami percaya bisa menjadi upaya mitigasi atau tindakan kongkrit bagi pengurangan risiko bencana yang berbasis ekologi. Hal utama lainnya mengenai partisipasi yang absen dalam pembahasan usulan tanggul laut itu.

Kami berada di pihak pemerintah daerah. Kesan menghalang-halangi kebijakan pembangunan tanggul itu karena kami menganggap itu adalah usulan JICA dan Bappenas melalui Pemerintah Pusat di Jakarta yang menyusun dokumen Rencana Induk Penanganan Pascabencama di Sulawesi Tengah.

Kami ingin memberi pemerintah daerah “suara lain”, skema dan perspektif yang kami anggap berorientasi tidak saja kepada manusia tetapi juga risiko bencana.

Sekdaprov Hidayat menerima dokumen yang kami serahkan dan berjanji akan membawanya ke Gubernur Sulawesi Tengah, juga Satuan Tugas Penanganan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Forum tersebut, meminta dipertemukan dengan Gubernur untuk membicarakannya lebih lanjut hal tersebut yang mana permintaan kami itu juga diamini oleh Sekdaprov Hidayat.
(Sugi/swatvnews.id//2019).

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close