HUKUM
Trending

Polda Sulteng Komitmen Netral Dalam Pemilu 2019

Pilpres Tahun 2019

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto.SIK, saat memberikan keterangan Pers, di ruang Loby Polda Sulteng, senin,01/04/2019

Palu, swatvnews.id – Beredarnya pemberitaan di media yang berisi bahwa Polres Bima Polda Nusa Tenggara Barat memiliki grup Whatsapp Pilpres 2019 dan yang baru-baru viral di media Eks Kapolsek Pasirwangi ngaku diminta Kapolres Garut menangkan Jokowi yang mengindikasikan ketidak netralan anggota Polri.

Kapolda Sulawesi Tengah melalui Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto,  dihadapan beberapa media Senin (1/04/19) pagi, di Ruang loby Wira Dharma Brata Polda Sulteng menegaskan bahwa menghadapi pelaksanaan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden 2019, Kapolri telah menerbitkan Instruksi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Anggota Polri Wajib bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan Politik Praktis, Surat Telegram Kapolri tersebut didistribusikan kepada seluruh Kapolda.

“Didalam Surat Telegram Kapolri tersebut secara gamblang ditegaskan bahwa guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2019 ( Masa Kampanye sampai dengan Pengucapan sumpah atau janji ) anggota Polri Wajib berprilaku NETRAL dengan mempedomani beberapa hal,” katanya.

Dia menambahkan beberapa hal tersebut diantaranya, Dilarang Ikut Membantu Mendeklarasikan Capres Dan Cawapres Serta Caleg, Dilarang Menerima, Memberikan, Meminta, Mendistribusikan Janji, Hadiah, Sumbangan Atau Bantuan Dalam Bentuk Apapun Dari Pihak Parpol, Capres Dan Cawapres Serta Caleg Maupun Tim Sukses Pada Giat Pemilu 2019, Dilarang Menggunakan Memesan, Memasang Atribut Atribut Pemilu 2019 (Gambar/Lambang Capres Dan Cawapres Sewrta Caleg Maupun Parpol), Dilarang Menghadiri atau Menjadi Pembicara/Narasumber Pada Giat Deklarasi, Rapat, Kampanye, Pertemuan Parpol Kecuali Dalam Melaksanakan Tugas Pengamanan Yang Berdasarkan  Surat Perintah Tugas.

Selain itu, anggota polri juga Dilarang Mempromosikan, Menanggapi Dan Menyebarluaskan Gambar/Foto Capres Dan Cawapres Kma Caleg Maupun Parpol Yang Berpotensi Dipergunakan Oleh Pihak Tertentu Untuk Menuding Keberpihakan/Ketidaknetralan Polri, Dilarang Foto Bersama Dengan Capres Dan Cawapres, Caleg, Massa Maupun Simpatisannya, Dilarang Foto/Selfi Dimedsos, Dengan Gaya Mengacungkan Jari Membentuk Dukungan Kepada Capres Dan Cawapres, Caleg Maupun Parpol Yang Berpotensi Dipergunakan Oleh Pihak Tertentu Untuk Menuding Keberpihakan/Ketidaknetralan Polri.

Tidak hanya itu, anggota Polri juga dilarang Memberikan Dukungan Politik Dan Keberpihakan Dalam Bentuk Apapun Kepada Capres Dan Cawapres, Caleg Maupun Parpol, Dilarang Menjadi Pengurus Atau Anggota Tim Sukses Capres Dan Cawapres Serta Caleg, Dilarang Menggunakan Kewenangan Atau Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Dapat Menguntungkan Atau Merugikan Kepentingan Capres Dan Cawapres, Caleg Maupun Parpol Tertentu.

Dilarang Memberikan Fasilitas-Fasilitas Dinas Maupun Pribadi, Guna Kepentingan Politik Capres Dan Cawapres, Caleg Maupun Parpol Tertentu dan
Dilarang Melakukan Kampanye Hitam (Black Campaign) Dan Menganjurkan Untuk Menjadi Golput serta Dilarang Memberikan Informasi Kepada Siapapun Terkait Dengan Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2019 Ataupun Menjadi Panitia Umum Pemilu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Penegasan netralitas Polri dalam Pemilu 2019 yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tersebut oleh Polda Sulteng juga telah diteruskan kepada Seluruh personil Polda Sulteng mulai yang ada di Polda sampai dengan Polres, Polsek dan Pos-Pos Polisi baik berupa Surat Telegram yang serupa maupun dalam bentuk Penerangan Satuan (Pensat).

Kapolda Sulteng Melalui Kabid Humas juga mengharapkan apabila ada masyarakat atau teman-teman media yang melihat, mengetahui ketidak netralan anggota Polri Polda Sulteng dimanapun saja bertugas untuk tidak segan-segan melapor ke Bidpropam Polda Sulteng.

“kami pastikan untuk ditindak lanjuti dan diproses oknum yang bersangkutan, Itu semua dilakukan agar pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, damai dan sejuk,” Pungkas

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close