Palu

WALHI Sulteng, Anggap Pengadilan Negeri Pasangkayu Tak Adil

Pengadilan Negeri Pasangkayu di Sorot

WALHI Sulteng dan Kuasa Hukum Hemsi saat melakukan konferensi Pers di Sekretariat Aliasi Jurnalis Independen (AJI)Palu, 27/03/2019

Palu, Swatvnews.id – Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan Konferensi Pers bertempat di Sekretatiat Aliansi Jurnalistik, Rabu (27/3/19) sore.

Pelaksanaan Konferensi Pers tersebut, terkait putusan Pengadilan Negeri Pasang Kayu yang di anggap tidak adil dalam memutuskan seorang petani kelapa sawit yang berada di Kecamatan Rio Pakava yang jatuhi hukuman Lima bulan penjara, karena dianggap mencuri di lahannya sendiri.

Manager Kampanye WALHI Sulteng, Stevandi mengatakan, Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menjatuhi hukum 5 bulan penjara kepada Hemsi Petani diKecamatan Rio Pakava menurut kami sangat tidak masuk di akal, karena Seperti yang kami pahami bersama, kasus yang dialami oleh Hemsi bukan kali ini saja terjadi.

“di tahun 2017 juga, ada 4 Petani di Polanto Jaya (Rio Pakava) yang juga diputus kurungan penjara oleh Pengadilan tersebut,” katanya.

Dia menganggap, Penegakkan dan semangat supremasi hukum telah dikangkangi atas putusan terhadap Hemsi Senin 25 Maret 2019 lalu.

Lebih lanjut Stevandi menjelaskan, Selama proses persidangan Hemsi, ada beberapa point penting yang menurut kami tidak masuk diakal, seperti memberikan kesan (Dugaan) bahwa, apa yang dialami oleh Hemsi adalah bagian dari skema korporasi yang menggunakan perangkat negara untuk mengkriminalisasi petani.

Sementara kuasa hukum Hemsi, Adi Priyanto menjelaskan, Saat sidang kami berharap Majelis Hakim yang sependapat dengan keputusan kami, bahwa, sengketa lahan antara Hemsi dan PT. Mamuang harus diselesaikan secara Perdata karena masing-masing, baik Hemsi dan PT. Mamuang mengklim lahan itu adalah milik mereka.

“Tapi dalam putusan, Majelis Hakim justru menerangkan bahwa, Hemsi tidak dapat membuktikan lahan tersebut adalah milik dia dan bagi Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa sawit yang ada dalam lahan tersebut ditanam oleh PT. Mamuang,” Katanya.

WALHI Sulteng dan Kuasa Hukum Hemsi, menganggap pertimbangan tersebut konyol, yang mana Majelis Hakim menganggap Hemsi malakukan pencurian.

Lebih lanjut dia mngatakan, Apa yang dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut, menurut mereka seperti guyonan tak lucu. Bagaimana tidak, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Hemsi baik berupa kwitansi pembelian bibit, kwitansi jasa pembersihan lahan ‘serta keterangan saksi meringankan dari Hemsi.

“Padahal selama proses sidang, Hemsi dapat menunjukan bukti-bukti tersebut dengan membawa puluhan alat bukti dan ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,”

Selain itu, Rasyidi Bakry yang juga merupakan Kuasa Hukum Hemsi, mengatakan Pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) yang menghadirkan ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasangkayu, dimana ahli tersebut tidak dapat menunjukan titik koordinat batas HGU PT. Mamuang. Sehingga menurut kami putusan adalah putusan sesat.

“Kami juga menduga bahwa, putusan Majelis Hakim terhadap Hemsi memang sudah dipersiapkan sejak awal. Karena jarak pembacaan Pledoi dan pembacaan putusan hanya berselang dua hari, yang dalam asumsi kami itu terlalu singkat. “Ada yang tidak beres dalam permasalahan itu,” katanya.

Dia menambahkan, Atas Putusan ini, Hemsi dan Tim kuasa hukumnya akan melakukan banding. Sebab sampai kapanpun, Hemsi akan tetap mempertahankan tanahnya yang diklaim oleh korporasi haus lahan PT. Mamuang (Anak Perusahaan Astra Agro Lestari), dan akan terus melawan putusan yang menuduh bahwa ia terbukti mencuri. Menurut Hemsi, Justru PT. Mamuang lah pencuri lahan masyarakat, pelaku penyerobotan lahan yang sangat bebal hukum karena memiliki modal besar yang dapat membeli apa saja.
(Sugi/swatvnews.id//2019).

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close